NOTULENSI RAPAT KOORDINASI

Pelaksanaan :
1. Tempat : Aula BAPPEDA Kabupaten Sumbawa
2. Hari/tanggal : Rabu/6 April 2022
3. Waktu : 09.00 WITA - selesai
4. Agenda : Rapat Koordinasi Program Inovasi Digital Aplikasi OpenSID dan OpenDK.

Peserta Kegiatan :
1. E.S. Adi Nusantara, S.Sos., M.Si (Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Sumbawa) selaku pimpinan
rapat,

2. Wahyu Indrajaya, ST. (Kepala Bidang Infrastruktur & Kewilayahan, BAPPEDA Kabupaten
Sumbawa) selaku moderator rapat,

3. Peserta rapat koordinasi

Dasar Pelaksanaan Kegiatan :
1. Surat Ketua Yayasan Bina Olah Alam Nasional (BOAN) dengan nomor : 03/BOAN/III/2022
tanggal 14 Januari 2022 perihal Usulan Program Inovasi Digital dengan Aplikasi OpenSID
dan OpenDK;
2. Undangan Rapat Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
005/334/BAPPEDA/2022 tanggal 4 April 2022

Pelaksanaan Kegiatan :

• Acara dibuka oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa yang diwakili oleh Sekretaris
  Bappeda Kabupaten Sumbawa, dalam sambutannya Sekretaris bappeda Kabupaten
  Sumbawa E.S. Adi Nusantara, Inovasi digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses
  sumber daya yang dibutuhkan, baik itu berupa informasi, kesempatan, maupun  peningkatan kapasitas. Arus informasi yang semakin deras, ditunjang dengan teknologi yang semakin maju, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang diinginkan sesuai dengan selera masing-masing. Tidak bisa dibantah bahwa perkembangan inovasi digital di Indonesia telah mendorong efisiensi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kehadiran berbagai aplikasi transportasi daring dan e-dagang adalah contoh inovasi digital yang berperan sebagai perantara antara masyarakat sebagai konsumen dengan penyedia layanan dan mengharapkan dengan adanya inovasi digital melalui aplikasi OpenSID dan OpenDK dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi publik. Sistem informasi yang berada di Desa/Kel yang dapat mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sumbawa.
• Rapat koordinasi dihadiri oleh dinas/instansi terkait antara lain Diskominfotiksandi, Dinas Dukcapil, Perwakilan dari FK2D Kab. Sumbawa, perwakilan Kecamatan, Bagian Administrasi Setda Kab. Sumbawa dan pihak yang memprakarsai inovasi digital aplikasi OpenSID dan OpenDK yaitu Yayasan Bina Olah Alam Nusantara (BOAN) Sumbawa.
• Sistem Informasi Desa (SID) sudah diundang-undangkan melalui pertauran bupati sumbawa nomor 3 tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021
• Pemaparan dilakukan oleh pihak pemerakarsa aplikasi OpenSID dan OpenDK dari Yayasan Bina Olah Alam Nasional (BOAN) yang disampaikan oleh Bapak M. Ungang. Dalam pemaparan/presentasinya disampaikan hal-hal terkait dengan aplikasi OpenSID dan OpenDK mulai dari cara mengoperasikan aplikasi.
• Kelembagaan yang akan menjalankan ditingkat Kabupaten Sumbawa diharapkan ada Forum Komunikasi Sistem Informasi Desa yang terdiri dari unsur Bappeda, PMD, Dukcapil dan Diskominfotiksandi sebagai leading sektor.

Tanggapan - tanggapan :

1. Tanggapan oleh KaBid PPM BAPPEDA : Progress dalam upaya penerapan SID yang
   dipayungi oleh UU KIP, 2018 sudah ditetapkan sebagai Kabupaten Smartcity, ada PerDa
   tentang pelayanan Publik, 2018 dari 70 desa agar menjadi pilot projeck OpenSID, pada program KOMPAK terdapat kecamatan yang menerapkan SID yaitu Kecamatan Utan dan Plampang. Pada tahun 2020 terjadi pandemic COVID-19 sehingga penggunaan OpenSID mulai berkurang. 2021 KemenDesa menginisiasi 10 desa untuk mengupayakan Smartcity di lingkungan Pemerintah Desa,
2. KaBid Kominfo : sangat konsen terhadap aplikasi ini, bersama DPMD membuat domain untuk aplikasi desa, diaplikasi ini agar ada cara dari aplikasi OpenSID ke OpenDK,
3. Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Kabupaten Sumbawa diwakili oleh Kades Pelat Kecamatan Unter Iwes : terkendala regulasi untuk mempercepat pelaksanaan OpenSID, minimal oleh PerBup sehingga PemDes memiliki payung hukum untuk melaksanakan OpenSID, walaupun dalam perjalanan nya terdapat kendala, dan dapat dibuatkan roadmap didalam PerBup tersebut, misalnya target pada tahun pertama, kedua dan seterusnya, sehingga lebih mudah dilakukan monitoring oleh Pemerintah Daerah.
4. Perwakilan Dinas DukCaPil Kab. Sumbawa : mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh tim BOAN, Elemen data sangat sensitive, hajat untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Perwakilan Bagian Administrasi Pembangunan, SETDA Kabupaten Sumbawa : Pengelolaan Anggaran terkait pelaksanaan OpenSID di lingkungan PemDes sesuai dengan pengadaan barang dan jasa sehingga asas efektif diharapkan dapat diintegrasikan dengan aplikasi terkait aplikasi pengadaan barang dan jasa seperti aplikasi SIRMS ditingkat Desa/Kelurahan.
6. Rocky Zamabutar, ST.- Fungsional Perencana BAPPEDA Kabupaten Sumbawa : banyaknya aplikasi sehingga PemDes bingung, perlu adanya persiapan terkait SDM yang akan mengelola aplikasi tersebut di lingkungan PemDes, terintegrasi dengan aplikasi yang ada di lingkungan PemDes lainnya.
7. KaBid LITBANG, BAPPEDA Kabupaten Sumbawa : Bagaimana dengan Desa-Desa yang memiliki infrastruktur internet buruk? apakah ada versi offline?
8. Dr. Andi Haris dari Akademisi Universitas Samawa : Smartcity & Smartvillage mengusung terminologi yang berbeda, hajat di dalam Smartvillage masyarakat berperan sebagai customer.
9. H. Dodi Zulfikar - Fungsional Peneliti BAPPEDA Kabupaten Sumbawa : Timeline dari aplikasi OpenSID, batasan dan ending dari aplikasi OpenSID, untuk Kab.Sumbawa dapat dibagi menjadi dari 5 area sehingga dapat lebih fokus melakukan sosialisasi dan pilot project di masing-masing area, dan ada ruang untuk melakukan intergrasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya di lingkungan PemDes sehingga menjadi inovasi di lingkup Kabupaten.
10. UPT. Teknologi Inovasi Digital Dinas Kominfotiksandi Kab. Sumbawa : Kreatif, Inovatif dan produktif, belum ada acuan dari OPD tentang aplikasi-aplikasi yang digunakan selama ini, sehingga terjadi kesusahan bagi Diskominfotiksandi untuk melakukan monitoring terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di OPD, perlu melakukan audiensi kepada Bupati untuk mensukseskan pelaksanaan OpenSID. 
11. Tanggapan Oleh KaBid Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Sumbawa :

a) Regulasi perlu disinkronkan melalui PerBup 3 Tahun 2021, juga melihat regulasi
kependudukan, regulasi surat-menyurat
b) persoalan teknis, integrasi aplikasi
c) Tata Kelola/SDM
d) Harware & Software terkait update aplikasi
e) perlu dilakukan pendetailan dengan lingkup lebih kecil (antara DPMD-DUKCAPIL- DISKOMINFOTIKSAN) sebelum aplikasi diajukan ke PemDes. 15. Tanggapan oleh Perwakilan BOAN : semua kegiatan bisa dilakukan integrasikan.

Rencana Tindaklanjut :

1.  Harus ada pertemuan lebih lanjut dengan instansi terkait (Tim Kecil) terutama dengan
   Dinas PMD membahas lebih detail tentang aplikasi OpenSID
2. Menyusun strategi dalam pendetailan tentang persiapan aplikasi OpenSID yang akan
   dipublikasikan ke Desa/Kelurahan.
3. Inventarisasi aplikasi-aplikasi yang ada di Desa yang telah digunakan di Desa/Kelurahan
4. Ada Desa yang akan dijadikan sebagai Pilot Project yang menggunakan aplikasi OpenSID
   secara total dan dilakukan pendampingan secara total sehingga diketahui permasalahan
   dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya.